Banyak Buron Belum Tertangkap, KPK: Djoko Tjandra Saja Bertahun-tahun
Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) pastikan lagi cari beberapa buronan masalah sangkaan korupsi. Deputi Pengusutan KPK Karyoto menyebutkan tidak gampang tangkap seorang buronan yang tetap beralih-pindah tempat.
"Tempo hari saya narasi begitu susahnya (tangkap) orang yang bergerak. Jika orang itu stay atau diam di satu tempat kemungkinan dapat dicari," tutur Karyoto di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2020).
foden dan greenwood diduga suap staf hotel Karyoto mengatakan begitu waktu disentil masalah buronan Harun Masiku, serta bos PT Borneo Lumbung Energy and Metal Tbk (BORN) Samin Tan yang masuk juga dalam perincian DPO.
Harun adalah buron masalah suap penentuan anggota DPR RI lewat cara penggantian antar-waktu (PAW). Sesaat Samin Tan adalah buron masalah suap terminasi Kesepakatan Kreasi Pemberdayaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian ESDM.
Karyoto memperjelas, kedua-duanya serta buron yang lain di KPK tetap akan dikejar. Karyoto juga menyentuh Kejaksaan Agung yang pada akhirnya sukses tangkap Djoko Soegiarto Tjandra yang buron dari 2009.
"Kita juga paham terdapat beberapa DPO. Djoko Tjandra saja sekian tahun dari 2009. Tetapi semoga jika masih berada di Indonesia serta masih hidup dapat diketemukan dengan selekasnya," kata Karyoto.
Berkaitan dengan Samin Tan, Karyoto memperjelas faksinya masih menginvestigasi masalah dari peningkatan kasus suap PLTU Riau-1 itu. Karyoto menjelaskan, sejauh 2020 tidak ada masalah yang penyelidikannya disetop KPK, terhitung masalah Samin Tan.
"Saya berikan sepanjang 2020 pemberhentian penyelidikan itu cuman pada terduga yang wafat saja, lainnya tidak ada," kata Karyoto.
Karyoto pastikan, walau KPK mempunyai wewenang mengeluarkan surat perintah pemberhentian penyelidikan (SP3) sesuai UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai KPK, tetapi pemberhentian penyelidikan harus penuhi ketentuan hukum yang ketat seperti terduga wafat ataulah bukan tindak pidana.
"Sepanjang apakah yang telah ditetapkan rekan-rekan lidik tentu ada tindak pidana korupsinya. Jadi tidak mudah buat kita hentikan penyelidikan. Memang KPK dahulu tidak diberi wewenang itu, tetapi bukan bermakna KPK dapat semaunya memakai wewenang itu. Harus benar-benar berhati-hati serta lewati proses pembicaraan yang optimal," kata Karyoto.
